Bagus Susetyo menyampaikan bahwa pengetatan fiskal menuntut pemerintah daerah untuk lebih kreatif dan inovatif, termasuk membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta dan investor.
“Optimalisasi aset daerah, seperti tanah milik pemerintah, bisa dikerjasamakan secara profesional. Selain itu, pengelolaan parkir dan penguatan BUMD juga berpotensi besar meningkatkan PAD,” ujarnya, kepada BorneoFlash.com, di Balai Kota Balikpapan, pada Senin (15/12/2025).
Ia menambahkan, gagasan tersebut sejalan dengan arahan Ketua Umum PP Kagama yang mendorong kepala daerah alumni UGM, untuk memaksimalkan potensi daerah masing-masing melalui kolaborasi dan inovasi kebijakan.
Dalam kesempatan itu, Wawali Balikpapan juga memaparkan praktik pengelolaan sampah di Kota Balikpapan, sebagai salah satu contoh kebijakan yang dapat direplikasi di daerah lain.
Paparan tersebut mendapat perhatian peserta sebagai bagian dari upaya peningkatan layanan publik di tengah keterbatasan anggaran.
KRLF 2025 juga menjadi momentum penting dengan diluncurkannya Kagama Regional Leaders Network, sebuah platform kolaborasi antar kepala daerah alumni UGM untuk berbagi praktik terbaik dan memperkuat jejaring kebijakan lintas daerah.
Melalui forum ini, para alumni UGM berkomitmen untuk terus menjaga nilai kerakyatan dan menghadirkan solusi nyata bagi pembangunan daerah menuju Indonesia Emas 2045. (*)
