BorneoFlash.com, KUKAR – Asisten III Setkab Kutai Kartanegara (Kukar), Dafip Haryanto menegaskan bahwa pemerintah daerah kini memperkuat strategi pengelolaan fiskal guna menjaga kesinambungan program pembangunan pada 2026 dan tahun-tahun berikutnya.
Menurut Dafip, penyusunan APBD 2026 dilakukan dengan pendekatan kehati-hatian agar seluruh program prioritas dapat berjalan tanpa mengganggu stabilitas keuangan daerah. Ia menekankan bahwa keseimbangan antara belanja wajib dan belanja pembangunan menjadi fokus utama pemerintah.
“Penyesuaian fiskal itu wajib dilakukan. Pemerintah harus berhati-hati agar seluruh program yang direncanakan benar-benar bisa terealisasi tanpa membebani keuangan daerah,” jelasnya.
Dafip menyebut seluruh perangkat daerah telah menyesuaikan usulan program sesuai kerangka fiskal yang ditetapkan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada kegiatan yang disusun tanpa perhitungan anggaran yang matang.
“Semua OPD sudah diarahkan agar menyusun program sesuai kemampuan fiskal. Tidak boleh ada kegiatan yang disusun tanpa memperhitungkan daya dukung anggaran,” tegasnya.
Ia menjelaskan, konsistensi perencanaan juga diperkuat melalui penyelarasan dokumen perencanaan dan regulasi pendukung. Pemerintah ingin memastikan arah pembangunan jangka panjang tetap berada pada satu jalur yang jelas dan terukur.
Dafip menilai stabilitas keuangan daerah pada 2026 akan menjadi fondasi penting bagi pelaksanaan agenda pembangunan strategis yang diproyeksikan berjalan lebih intensif pada 2027.
“Dokumen perencanaan sudah disinkronkan, sehingga implementasi program nantinya tidak bertabrakan dengan regulasi. Pemerintah ingin menjaga kesinambungan arah kebijakan sekaligus menyesuaikan dengan kondisi fiskal yang ada,” ungkapnya.
Dengan pendekatan fiskal yang ketat ini, Pemkab Kukar berharap pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan lebih realistis, berurutan, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
