Ia menegaskan bahwa Rakornis harus menghadirkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari para kepala daerah, unsur TNI-Polri, BNPB dan BPBD, Basarnas, hingga Dinas Sosial dan kelompok relawan.
Menurutnya, sinergi semacam itu tak dapat ditunda lagi.
“Koordinasi ini sangat penting. Bila diperlukan, rapat kesiapsiagaan bencana harus melibatkan semua sektor terkait,” tegasnya.
Andi Harun mengingatkan bahwa penanganan bencana tidak boleh dilakukan secara terpisah-pisah karena berpotensi membuat langkah antarwilayah tidak selaras.
Ia menekankan bahwa arahan Presiden dan regulasi nasional menetapkan pendekatan pentahelix sebagai dasar penanggulangan bencana.
“Kita bisa saja bekerja sendiri-sendiri, tetapi tanpa koordinasi yang baik akan berjalan autopilot dan tidak sinkron. Padahal kerangka penanggulangan bencana sudah jelas berbasis pentahelix,” jelasnya.
Ia pun mengajak seluruh unsur terkait untuk mengesampingkan ego sektoral dan bersama-sama mengoptimalkan seluruh sumber daya dalam menghadapi kondisi force majeure maupun situasi cuaca ekstrem yang sulit diprediksi.
Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota juga mengimbau warga yang berada di kawasan rawan longsor agar meningkatkan kewaspadaan dan mempertimbangkan mencari lokasi alternatif apabila terjadi anomali cuaca.
Ia mengajak masyarakat terlibat aktif dalam upaya penanganan banjir di lingkungan masing-masing.
“Situasi ini sudah sangat mendesak sehingga kita perlu segera duduk bersama,” pungkasnya.
