Menurut Aulia, ini merupakan langkah konkret memperkuat kemandirian pangan sekaligus memperluas peluang usaha bagi masyarakat lokal.
Sejumlah BUMDes juga mulai memanfaatkan momentum GPM dengan menyiapkan unit pengolahan sederhana serta sistem pengemasan dan branding agar produk desa dapat bersaing di pasar yang lebih luas.
“Kalau produk lokal kita sudah punya nilai tambah, masyarakat akan lebih memilihnya. Ini yang sedang kita dorong,” tambah Bupati.
Masyarakat yang datang ke GPM pun mulai menunjukkan minat besar terhadap produk olahan daerah. Beras kemasan lokal, minyak kelapa rumahan, serta produk olahan hortikultura menjadi beberapa item yang paling banyak dibeli karena kualitasnya semakin baik dan harganya tetap ramah.
Menjelang akhir tahun, Aulia membuka peluang digelarnya GPM tambahan jika harga pangan mengalami kenaikan. Namun ia memastikan GPM tetap dijalankan dengan hati-hati agar tidak menekan pedagang lokal.
“GPM adalah penyeimbang, bukan pesaing pasar. Fokusnya adalah stabilitas harga dan penguatan pelaku usaha lokal,” tegasnya.
Dengan berjalannya hilirisasi pertanian melalui GPM, Pemkab Kukar semakin mempertegas komitmennya membangun ekonomi masa depan yang berbasis nilai tambah, memberdayakan petani dan UMKM, serta memperkuat ketahanan pangan daerah.
