BorneoFlash.com, SAMARINDA — Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) dalam membuka akses kepemilikan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui program GratisPol masih belum menunjukkan hasil yang diharapkan.
Bantuan biaya administrasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang disediakan untuk 1.000 penerima baru terserap sekitar 10 persen atau hanya 100 pemohon.
Program yang dijalankan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kaltim tersebut dirancang untuk menanggung seluruh biaya administrasi awal pengajuan KPR bersubsidi, yang selama ini menjadi hambatan utama bagi MBR.
Namun rendahnya jumlah pemohon yang lolos verifikasi bank membuat serapan belum optimal.
Kepala Dinas PUPR Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, menyampaikan bahwa meski pengajuan dari bank mitra telah diterima, jumlah yang dapat diproses masih terbatas.
“Dari seribu kuota yang disiapkan, baru seratus pemohon yang memenuhi syarat hingga ke tahap akad kredit. Seluruhnya sedang kami ajukan untuk penerbitan SK Gubernur sebagai dasar pencairan bantuan administrasi melalui program GratisPol,” ujarnya, pada Rabu (26/11/2025).
Ia menegaskan bahwa Bantuan GratisPol diberikan sepenuhnya untuk meringankan beban MBR tanpa pungutan tambahan.
“Bantuan ini benar-benar tanpa biaya tambahan. Program ini dihadirkan agar masyarakat berpenghasilan rendah dapat mengakses rumah layak tanpa terbebani biaya administrasi,” jelasnya.
Selain berkas yang telah siap diproses, terdapat 40 pengajuan yang masih membutuhkan evaluasi dan perbaikan data.
