DPRD PPU Desak Pemda Serius Kembangkan Pariwisata: “Ini Sumber PAD yang Tak Boleh Disia-siakan”

oleh -
Editor: Ardiansyah
Anggota DPRD PPU, Jamaluddin. Foto: BorneoFlash/IST
Anggota DPRD PPU, Jamaluddin. Foto: BorneoFlash/IST

BorneoFlash.com, PENAJAM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) agar memberikan perhatian serius terhadap pengembangan sektor pariwisata. 

 

Langkah ini dinilai krusial untuk menciptakan sumber pendapatan daerah yang berkelanjutan di tengah keterbatasan fiskal yang dihadapi PPU.

 

Anggota DPRD PPU, Jamaluddin, menekankan pentingnya mengurangi ketergantungan daerah pada Dana Bagi Hasil (DBH). Ia menilai sektor pariwisata memiliki potensi besar untuk menjadi program prioritas sekaligus sumber PAD baru.

 

“Kita tidak boleh bergantung pada DBH. Harus ada program yang bisa menghasilkan PAD sendiri, dan pariwisata bisa menjadi salah satunya,” ujarnya, Selasa (25/11/2025).

 

Jamaluddin menambahkan, kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi katalisator penting bagi pertumbuhan sektor wisata PPU. Dengan meningkatnya populasi dan aktivitas di sekitar kawasan IKN, kebutuhan masyarakat dan pendatang akan ruang hiburan, rekreasi, dan destinasi wisata dipastikan ikut melonjak.

 

“Akan banyak pendatang ke IKN. Mereka pasti butuh tempat refreshing, hiburan, dan destinasi wisata. Ini harus diupayakan dan dikembangkan,” jelasnya.

 

Ia juga mengingatkan bahwa pariwisata terbukti mampu menghasilkan PAD apabila dikelola dengan baik. Jamaluddin mencontohkan Pesta Pantai Tanjung Saloloang pada 1996 yang berhasil menghasilkan PAD Rp6,3 juta hanya dari karcis kendaraan. 

 

Dengan tarif masuk Rp5.000 per orang saat ini, potensi pendapatan bisa berkali-kali lipat, terutama karena Pantai Tanjung bisa menarik lebih dari 100.000 pengunjung pada hari libur besar.

 

DPRD PPU mendorong Pemda berani menata dan memoles kembali kawasan wisata agar memiliki nilai jasa yang sah untuk dikenakan retribusi.

 

“Kalau kawasan wisata tidak disentuh pemerintah, tentu kita tidak punya hak menarik retribusi. Harus ada imbal jasa di dalamnya,” tegasnya.

Baca Juga :  FC Utrecht Diklaim Batal Rekrut Bagus Kahfi

 

Sejumlah lokasi wisata yang dinilai memiliki potensi besar untuk dikelola secara berkelanjutan adalah Pantai Tanjung Jumlai, Pantai Corong, dan kawasan ekowisata mangrove Kampung Baru.

 

Pengembangan yang serius diyakini dapat menjadikan kawasan ini sebagai mesin penghasil PAD sekaligus memperkuat posisi PPU sebagai destinasi wisata pendukung IKN. (*/Adv)

Simak berita dan artikel BorneoFlash lainnya di  Google News

Jangan ketinggalan berita terbaru! Follow Instagram  dan subscribe channel YouTube BorneoFlash Sekarang

No More Posts Available.

No more pages to load.