Seluruh transaksi hanya dapat dilakukan melalui kartu elektronik dari empat bank yang ditunjuk, tanpa opsi pembayaran tunai maupun QRIS, sesuai arahan wali kota.
“Instruksi Bapak Wali sangat jelas, seluruh pembayaran harus nontunai dan menggunakan parking gate baik untuk kendaraan roda dua maupun roda empat. Para pedagang pun tetap berkewajiban membayar parkir,” tegasnya.
Dengan mekanisme ini, petugas tidak lagi memungut pembayaran secara manual. Mereka hanya mengatur pergerakan kendaraan.
Sistem ini juga dinilai mampu menyelesaikan masalah keterbatasan sumber daya manusia yang selama ini menjadi hambatan pada pola parkir konvensional.
Konsekuensi dari sistem ini adalah keharusan pengguna menjaga kartu elektroniknya.
Apabila kartu hilang saat berada di dalam kawasan parkir, pengguna tidak dapat keluar karena pintu otomatis hanya membaca data saat kendaraan pertama kali masuk.
Dishub juga merancang skema parkir progresif agar area tidak didominasi pedagang.
Dengan diberlakukannya pola drop-off, ruang parkir akan lebih optimal digunakan oleh pembeli sehingga sirkulasi kendaraan tetap lancar, terutama pada jam kunjungan tinggi.
Sementara itu, rencana beauty contest untuk menentukan pengelola parkir tetap akan tetap dilanjutkan.
Namun pelaksanaannya menunggu seluruh dokumen teknis selesai disusun.
“Lelang tetap berjalan. Setelah KAK dan perhitungan potensi selesai, barulah proses masuk ke Pengadaan Barang dan Jasa. BPKAD akan menjadi pihak yang menandatangani kontrak. Selama masa transisi ini, pengelolaan sementara dilakukan oleh Dishub,” jelas Manalu.
