BorneoFlash.com, KUKAR – Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, menyayangkan isu kepindahan Bupati Kukar ke partai politik lain meski baru menjabat kurang dari satu tahun.
Ia menegaskan bahwa PDI Perjuangan adalah pihak yang sejak awal memberi jalan politik hingga bupati terpilih dan dilantik.
“Yang menjadikan Bupati Kutai Kartanegara itu PDI Perjuangan. Yang memberikan karpet merah itu PDI Perjuangan, bukannya yang lain,” ungkap Ahmad Yani, pada Senin (24/11/2025).
Menurutnya, keputusan tersebut menjadi pukulan bagi para kader PDIP di daerah. Bupati sebelumnya dianggap sebagai salah satu figur terbaik partai, bahkan menjadi lokomotif suara di Kukar. Namun kini, langkah politiknya dinilai mengejutkan.
“Kami sangat menyayangkan. Beliau itu kader terbaik, tapi setelah jadi bupati pindah. Ya itu kembali ke yang bersangkutan,” ujarnya.
Hingga kini, Yani menyampaikan bahwa pihaknya belum menerima pengunduran diri resmi dari bupati baik sebagai kader maupun pengurus partai. Secara administrasi, keanggotaan masih tercatat aktif, meskipun secara politik dianggap gugur otomatis jika benar pindah ke partai lain.
“Secara keanggotaan masih berlaku karena belum ada surat pengunduran diri. Tapi kalau pindah partai politik, otomatis keanggotaan di PDIP gugur,” jelasnya.
Dari sisi etik partai, Yani menilai tindakan tersebut masuk kategori pelanggaran AD/ART. Menurutnya, partai sudah memberi dukungan penuh dan membesarkan bupati hingga mampu memenangkan Pilkada.
“Kalau menyalahi AD/ART partai, berarti melanggar kode etik. Padahal PDIP merasa membesarkan beliau,” tegasnya.
Ia berharap bupati memberikan klarifikasi resmi kepada publik maupun kepada partai yang telah mengusungnya. Menurut Yani, langkah itu penting agar situasi politik daerah tetap kondusif dan tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat.
“Kami berharap ada klarifikasi dari beliau. Ini duka bagi PDIP Kukar karena posisi bupati adalah panggung penting untuk DPC,” tutupnya.
