BorneoFlash.com, KUKAR – Tekanan likuiditas keuangan daerah di Kutai Kartanegara (Kukar) semakin terasa menjelang akhir tahun. Sejumlah rekanan dan pegawai ASN mulai mengeluhkan keterlambatan pembayaran kegiatan lantaran beban tagihan yang menumpuk.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar pun berharap pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat dapat menjadi penyangga sementara untuk menutup kewajiban daerah.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kukar, Bahari Joko Susilo, mengungkapkan bahwa pekan depan pemerintah pusat menjadwalkan penyaluran Transfer Keuangan Daerah (TKD) senilai sekitar Rp 800 miliar. Dana tersebut diperkirakan langsung terserap cepat begitu masuk ke kas daerah.
“Tagihan belanja barang dan jasa sudah terlalu banyak menumpuk. Kalau tidak ada kendala, Rp 800 miliar ini akan habis hanya dalam empat hari,” ujarnya, pada Jumat (21/11/2025).
Menurut Joko, kondisi ini bukan disebabkan kas daerah kekosongan dana, melainkan karena prioritas belanja wajib dan mendesak membuat beberapa pos anggaran lain harus menunggu giliran.
Pendapatan umum yang bersumber dari TKD, bantuan provinsi, hingga PAD baru tercapai sekitar 65 persen, sementara penerimaan PAD sendiri telah mendekati 80 persen.
“Bantuan keuangan pajak provinsi juga masih sekitar 50 persen yang tersalurkan. Pembayaran beasiswa kemarin misalnya, menggunakan bantuan pajak provinsi sebesar Rp 60 miliar,” jelasnya.
