Joko menepis anggapan bahwa Pemkab menyimpan dana mengendap di bank. Semua dana yang masuk, kata dia, langsung diarahkan untuk membayar tagihan yang telah lama antre.
“Tidak ada dana yang mengendap. Begitu masuk, langsung dipakai untuk bayar tagihan yang menumpuk,” tegasnya.
Situasi ini diperparah dengan kurang salur tahun 2023 senilai Rp 1,3 triliun yang hingga kini belum ditransfer pemerintah pusat. Jika dana tersebut cair, menurut Joko, saldo keuangan daerah akan jauh lebih stabil.
“Jadwalnya antara pekan kedua atau ketiga. Kami terus berkoordinasi agar pusat tepat waktu menyalurkan,” ujarnya.
Di sisi lain, dunia usaha juga mulai merasakan dampaknya. Ketua Forum Kontraktor Kukar, Andi Husri, membenarkan adanya sejumlah pekerjaan kontraktor yang telah selesai 100 persen namun belum bisa dibayarkan.
“Pemkab masih menunggu transfer pusat,” singkatnya.
Dengan terus bertambahnya kewajiban yang harus diselesaikan dan pendapatan daerah yang belum sepenuhnya masuk, Kukar berharap pencairan dana pusat dapat menjadi penyeimbang di tengah tekanan fiskal jelang tutup tahun.
