BorneoFlash.com, NUSANTARA – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali mendapat dorongan kuat melalui kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI pada Rabu–Kamis (19–20 November 2025).
Kunjungan ini menegaskan dampak positif pembangunan IKN terhadap pertumbuhan ekonomi kawasan sekaligus memastikan keberlanjutan pendanaan agar pembangunan berjalan sesuai target.
Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung di Multifunction Hall Kemenko 3, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.
Kunjungan tersebut menjadi langkah strategis untuk memastikan dukungan politik dan anggaran tetap solid. Selain jajaran Banggar DPR RI, hadir pula Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, serta para bupati dan wali kota se-Kalimantan Timur.
Dalam rapat koordinasi, Otorita IKN memaparkan progres pembangunan tahap kedua yang berfokus pada kawasan legislatif dan yudikatif. Tahapan pekerjaan terbagi dalam tiga batch. Batch 1 (2025), yang merupakan kontrak tahun tunggal, telah mencapai progres konstruksi rata-rata 76 Persen per 10 November 2025.
Untuk batch 2 (2025–2027), proses kontrak penyedia jasa tengah berlangsung dengan progres terkontrak meliputi tiga paket fisik dan enam paket manajemen konstruksi. Sementara itu, batch 3 (2026–2028) saat ini berada pada tahap persiapan tender.
Dari aspek pembiayaan, pembangunan IKN memadukan tiga skema pendanaan: APBN, Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), serta investasi swasta murni. Hingga 10 November 2025, terdapat 17 calon pemrakarsa KPBU dengan estimasi investasi Rp158,73 triliun mencakup sektor hunian, jalan, dan Multi Utility Tunnel (MUT).
Selain itu, 50 investor swasta dan lembaga telah menandatangani kerja sama pada berbagai sektor strategis—termasuk pendidikan, kesehatan, komersial, perbankan, dan residensial—dengan nilai investasi mencapai Rp66 triliun.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan komitmen pemerintah pusat melalui terbitnya Perpres 79/2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah 2025.
