“Perpres 79/2025 menambah percaya diri kami bahwa IKN pasti akan berlanjut. Ditambah lagi Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui anggaran pembangunan IKN periode 2025–2029 sebesar Rp48,8 triliun,” ujar Basuki.
Ketua Delegasi sekaligus Wakil Ketua Banggar DPR RI, Syarief Abdullah, menegaskan bahwa pembangunan IKN mendapat dukungan penuh dari parlemen.
“Kedatangan kami yang lengkap ini adalah bukti nyata komitmen DPR RI untuk terus mendorong percepatan pembangunan IKN sebagai Ibu Kota Negara,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, menyebut pembangunan IKN memberikan dampak langsung terhadap peningkatan ekonomi daerah.
“Dalam dua tahun pertama pembangunan IKN, pertumbuhan ekonomi Kaltim pernah mencapai 7%,” ungkapnya.
Dengan dukungan kuat dari DPR RI, pemerintah daerah, kementerian/lembaga, hingga sektor swasta, pembangunan IKN semakin menunjukkan bahwa agenda ini bukan sekadar pemindahan ibu kota.
IKN menjadi upaya besar pemerataan pembangunan nasional, terutama untuk membuka peluang pertumbuhan ekonomi di wilayah timur Indonesia.
Kolaborasi yang terus menguat ini menjadi fondasi penting bagi IKN untuk berkembang sebagai pusat baru ekonomi, inovasi, dan layanan publik bagi seluruh rakyat Indonesia. (*/Humas Otorita IKN)
