“Seluruh program ini akan kami turunkan ke ranah teknis agar dapat berjalan sesuai tujuan,” jelas Ismid.
Ia menekankan bahwa isu stunting tetap menjadi agenda bersama lintas organisasi perangkat daerah (OPD).
Kerja bersama diperlukan untuk memastikan intervensi gizi dilakukan secara menyeluruh mulai dari pendampingan ibu hamil, pemantauan tumbuh kembang bayi dan balita, hingga edukasi yang melibatkan keluarga.
“Penanganan stunting tidak mungkin dilakukan satu instansi saja. Semua harus bergerak satu arah,” ujarnya.
Dinas Kesehatan juga mendorong perluasan akses layanan kegawatdaruratan, di antaranya melalui program Doctor on Call dan Public Safety Center (PSC) 119.
Kedua layanan tersebut disiapkan agar masyarakat memperoleh penanganan cepat ketika menghadapi kondisi medis darurat.
Tahun ini, Dinkes juga mendapat tugas tambahan berupa pengawasan dalam penyajian Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Pengawasan tersebut dilakukan melalui Satgas MBG di tingkat kota.
“Kami memastikan makanan yang diberikan kepada peserta didik telah memenuhi aspek keamanan pangan, kandungan gizi, dan kebersihannya,” singkat Ismid.
Dengan seluruh langkah tersebut, Dinkes menargetkan layanan kesehatan di Samarinda bergerak lebih terukur dan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, bukan hanya sekadar pemenuhan persyaratan administratif.
“Fokus kami tetap sama, yaitu menghadirkan layanan dasar yang merata, cepat, dan aman bagi seluruh warga Samarinda,” pungkasnya.
