BorneoFlash.com, BALIKPAPAN – Wali Kota Balikpapan, H. Rahmad Mas’ud, mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD), untuk mempercepat serapan anggaran menjelang akhir tahun 2025.
Instruksi ini diberikan menyusul pemantauan langsung dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait kinerja realisasi APBD di seluruh daerah.
Rahmad menegaskan bahwa serapan anggaran Balikpapan saat ini masih berada pada kategori kuning, yaitu belum mencapai standar aman yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Saya sudah mengimbau para kepala dinas untuk mempercepat serapan. Bahkan saya instruksikan, tidak boleh ada perjalanan dinas sebelum serapan anggaran mencapai target yang ditentukan,” tegasnya, di Balai Kota Balikpapan, pada Jumat (14/11/2025).
Rahmad menjelaskan bahwa capaian realisasi fisik sebenarnya sudah cukup baik, bahkan menyentuh angka hampir 80 persen. Namun, serapan keuangan justru baru berada di bawah 60 persen.
Kondisi ini terjadi karena sejumlah pekerjaan di lapangan masih dalam proses penyelesaian sehingga pembayaran belum dapat dicairkan.
“Secara fisik pekerjaan sudah maksimal, tapi anggarannya belum terserap karena proses pembayaran menunggu pekerjaan selesai. Jadi serapan fisik cepat, serapan keuangan tertahan,” jelasnya.
Pemerintah pusat melalui Kemendagri terus memantau perkembangan serapan anggaran pemerintah daerah. Untuk masuk kategori zona hijau, serapan keuangan harus mencapai lebih dari 70 persen.
Rahmad menyebut Balikpapan masih punya waktu untuk mengejar target itu, namun dibutuhkan komitmen kuat dari seluruh OPD.
“Kita targetnya tidak boleh merah. Saat ini masih kuning, dan kita harus bergerak cepat supaya bisa naik ke hijau sebelum batas waktu,” katanya.
Dalam arahannya, Wali Kota juga meminta OPD mengoptimalkan koordinasi dengan pihak ketiga, mempercepat proses verifikasi, serta memastikan tidak ada hambatan administratif yang berlarut-larut.
Sejumlah proyek strategis, seperti pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan program sosial, diharapkan dapat dirampungkan tepat waktu agar serapan bisa bertambah secara signifikan.
Meski tengah mengejar target serapan, Rahmad memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
“Percepatan serapan bukan berarti mengorbankan kualitas pelayanan. Semua harus berjalan seimbang: keuangan terserap, fisik tercapai, dan pelayanan masyarakat tetap optimal,” tambahnya.
Melalui instruksi tegas ini, Pemkot Balikpapan optimistis bisa memperbaiki status serapan anggaran sekaligus menjaga stabilitas pembangunan kota menjelang akhir tahun anggaran. (Adv)
