BorneoFlash.com, SAMARINDA – Forum Aksi Kaltim, yang terdiri dari sejumlah organisasi masyarakat, menegaskan bahwa seluruh aspirasi mereka telah diterima oleh DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dan akan segera diteruskan ke pemerintah pusat.
Langkah ini merupakan bentuk penolakan keras terhadap rencana pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dinilai merugikan daerah penghasil sumber daya alam.
Kepastian tersebut disampaikan usai rapat dengar pendapat (RDP) antara Forum Aksi Kaltim dan DPRD Kaltim di Samarinda.
Ketua Umum Laskar Pemuda Adat Dayak Kalimantan Timur (LPADKT), Vendy Meru, yang juga mewakili Forum Aksi Kaltim, mengapresiasi keterbukaan para wakil rakyat dalam menerima dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
Menurutnya, langkah DPRD memberikan ruang dialog menjadi bukti adanya kepedulian terhadap perjuangan masyarakat Kaltim dalam memperjuangkan hak daerah.
Ia menilai komunikasi tersebut penting untuk memperkuat posisi Kaltim dalam pembahasan kebijakan nasional.
“Kami menghargai sikap terbuka dari DPRD Kaltim. Semua aspirasi sudah diterima dan akan diteruskan kepada pemerintah pusat untuk menjadi bahan pembahasan lebih lanjut,” ujar Vendy, pada Selasa malam (11/11/2025).
Ia menambahkan, Forum Aksi Kaltim akan terus menjalin koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Kaltim, gubernur, dan seluruh pemangku kepentingan agar perjuangan ini memiliki dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
