Mereka menilai, para wakil rakyat memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat daerah penghasil.
“Kami memberi waktu seminggu kepada dewan untuk menindaklanjuti hasil pertemuan ini. Sebagai perwakilan rakyat, sudah semestinya mereka menyuarakan kepentingan daerah,” ujar Vendy.
Ia menegaskan, jika dalam waktu yang ditentukan tidak ada langkah nyata, Forum Aksi Kaltim akan menggelar aksi besar berupa penutupan Sungai Mahakam sebagai bentuk protes terhadap ketidakadilan fiskal dari pemerintah pusat.
“Jika nanti pemerintah pusat meminta sungai dibuka kembali, itu akan membuktikan bahwa Kaltim memang dibutuhkan negara. Namun, jika tidak ada tanggapan, berarti Kaltim belum dianggap penting dalam struktur ekonomi nasional,” tegasnya.
Vendy memastikan perjuangan yang dilakukan Forum Aksi Kaltim murni untuk kesejahteraan masyarakat dan tidak memiliki agenda politik, kelompok, atau kepentingan pribadi.
Ia menegaskan, gerakan ini bersifat terbuka dan menjadi wadah bagi seluruh elemen masyarakat yang ingin memperjuangkan hak-hak daerah.
“Gerakan ini murni demi kesejahteraan rakyat Kaltim, tanpa tendensi politik atau kepentingan apa pun. Jika masyarakat hidup makmur, itulah keberhasilan perjuangan kita bersama,” tuturnya.
Rapat dengar pendapat malam itu ditutup dengan kesepakatan bahwa DPRD Kaltim akan segera menindaklanjuti aspirasi tersebut.
Forum Aksi Kaltim berharap komitmen itu benar-benar diwujudkan melalui langkah konkret yang berpihak pada rakyat dan kemajuan daerah.
