BorneoFlash.com, SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mulai memperketat pengawasan terhadap pengelolaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi penopang utama pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi pelajar SD dan SMP.
Seiring dengan bertambahnya jumlah dapur yang beroperasi, standar kebersihan dan keamanan pangan menjadi fokus utama agar program ini berjalan tanpa risiko kesehatan bagi peserta didik.
Belakangan, isu soal keamanan makanan dalam program MBG mencuat setelah muncul laporan sejumlah siswa di luar Samarinda mengalami gejala keracunan usai mengonsumsi makanan dari dapur SPPG.
Meskipun kejadian tersebut tidak terjadi di Samarinda, pemerintah daerah tetap mengambil langkah antisipatif dengan memperketat syarat dan proses perizinan dapur penyedia makanan.
Salah satu ketentuan yang diwajibkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) adalah kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi setiap dapur penyedia.
Namun, dari total 13 dapur SPPG di Samarinda, hanya dua yang telah memenuhi syarat dan mengantongi sertifikat tersebut.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Samarinda, Ismed Kosasih, menegaskan bahwa penerbitan SLHS tidak bisa dilakukan secara sembarangan.
Setiap dapur harus melalui proses evaluasi menyeluruh, termasuk pelatihan bagi para pengelola dan petugas dapur.
“Seluruh tenaga yang terlibat wajib mendapatkan pelatihan khusus. Baik juru masak maupun petugas dapur harus memahami standar kebersihan dan keamanan pangan sebelum sertifikat diterbitkan,” ungkap Ismed.
