Ia menambahkan, pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap fasilitas dapur, tetapi juga kondisi kesehatan para pekerja.
Pihaknya memastikan seluruh petugas bebas dari penyakit menular seperti tuberkulosis (TBC) dan hepatitis yang berpotensi membahayakan penerima manfaat program.
“Sampai saat ini, baru dua dapur SPPG yang benar-benar memenuhi seluruh kriteria laik higiene dan sanitasi,” jelasnya.
Sementara itu, Deputi Kepala BGN, Nyoto Suwignyo, menyebut perkembangan dapur SPPG di Kalimantan Timur, khususnya Samarinda, sudah cukup signifikan.
Namun, ia menegaskan bahwa kepemilikan SLHS merupakan hal yang wajib untuk memastikan makanan yang disajikan layak dikonsumsi dan sesuai standar gizi bagi anak sekolah.
Ia mencontohkan dapur SPPG Bugis yang dikelola oleh Yayasan Amal Fimizoe Mohammad Zulkifli.
Dapur ini memanfaatkan basement Go Mall, aset milik BUMD, dan dijalankan oleh tenaga profesional bersertifikat di bidang tata boga.
“Dapur tersebut bisa dijadikan rujukan bagi penyedia lainnya. Kami mendorong agar pengelola SPPG lain bisa belajar dari mereka, termasuk dalam pelatihan dan penerapan standar kebersihan, karena hal itu menjadi syarat utama dalam memperoleh SLHS,” tutup Nyoto.
