BorneoFlash.com, KUKAR – DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melaksanakan Rapat Paripurna ke-24 Masa Sidang I Tahun 2025 untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Agenda utama rapat adalah penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan yang diajukan pemerintah daerah.
Rapat digelar di Ruang Sidang Utama DPRD dan dipimpin langsung Ketua DPRD Ahmad Yani. Hadir pula Wakil Bupati (Wabup) Rendi Solihin yang mewakili Bupati Kukar. Rendi memaparkan ringkasan postur keuangan daerah dan menegaskan bahwa penyusunan RAPBD dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat serta mematuhi regulasi yang berlaku.
“Seluruh tahapan penyusunan RAPBD dilaksanakan sesuai aturan, dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas,” ujar Rendi dalam rapat tersebut. Ia menekankan bahwa meskipun terdapat penyesuaian pendapatan, kebijakan anggaran tetap berpihak pada kepentingan rakyat.
Dalam rapat, anggota dewan dari berbagai fraksi diberikan kesempatan menyampaikan tanggapan dan masukan mereka terkait nota keuangan.
Proses ini berlangsung sesuai Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD, yang mengatur pembahasan RAPBD melalui tahapan pembicaraan tingkat I dan II, melibatkan Badan Anggaran dan fraksi-fraksi DPRD.
Pemerintah daerah memastikan arah kebijakan anggaran fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, pengembangan infrastruktur, ekonomi kreatif, serta kesejahteraan sosial masyarakat.
Rendi menambahkan, “RAPBD ini akan terus disesuaikan dengan dinamika kebijakan fiskal nasional dan kebutuhan masyarakat. Tujuan kita tetap satu, menjadikan Kutai Kartanegara lebih maju dan sejahtera.”
Menjelang penutupan, Ketua DPRD Ahmad Yani mengajak seluruh peserta menundukkan kepala untuk berdoa bersama, memohon agar seluruh proses pembahasan APBD berjalan lancar dan membawa manfaat bagi masyarakat Kukar.
Rapat Paripurna ini menjadi salah satu momen penting bagi DPRD dan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa anggaran yang disusun tidak hanya sesuai aturan, tetapi juga mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Kutai Kartanegara.
