BorneoFlash.com, NUSANTARA — Memasuki satu tahun masa kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menunjukkan kemajuan signifikan dan optimisme tinggi.
Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, Presiden menegaskan komitmennya untuk melanjutkan dan mempercepat pembangunan IKN sebagai simbol kemajuan dan pemerataan pembangunan nasional.
Selain itu, diterbitkannya Perpres Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 semakin memperkuat arah pembangunan nasional, termasuk percepatan pembangunan IKN.
Regulasi ini menargetkan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik Indonesia pada tahun 2028, dengan dukungan pemindahan ASN dan penyediaan infrastruktur yang memadai.
Dalam momentum satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo, Otorita IKN menegaskan bahwa kemajuan Nusantara selaras dengan lima fokus pembangunan nasional yang menjadi pesan utama Presiden, yakni stabilitas ekonomi, kesejahteraan sosial, pendidikan dan SDM, ketahanan pangan, serta kesehatan masyarakat.
Dari sisi ekonomi, pembangunan IKN menjadi bukti kuat bahwa pertumbuhan nasional tetap terjaga melalui kombinasi pembiayaan negara, kerja sama pemerintah-badan usaha (KPBU), dan investasi swasta.
Presiden Prabowo telah menyetujui anggaran kelanjutan pembangunan IKN 2025–2029 sebesar Rp48,8 triliun, di luar investasi dari pihak swasta domestik dan internasional.
Hingga kini, Otorita IKN telah menerima komitmen investasi senilai Rp225,02 triliun, terdiri dari Rp66,3 triliun investasi swasta murni dan Rp158,72 triliun melalui skema KPBU.
Investasi tersebut mencakup pembangunan jalan, multi-utility tunnel, serta hunian di kawasan inti IKN.
“Kepercayaan investor menjadi penanda stabilitas ekonomi nasional yang terus tumbuh, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan Ibu Kota Nusantara,” ujar Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono.
Pembangunan IKN tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas SDM.
Hingga kini, Otorita IKN telah menyelenggarakan lebih dari 879 pelatihan yang menyasar berbagai lapisan masyarakat — mulai dari ibu rumah tangga, difabel, pelaku UMKM, hingga warga di wilayah delineasi IKN.
