Ia menambahkan, langkah tersebut menunjukkan keseriusan Pemprov Kaltim dalam menindaklanjuti kebijakan nasional agar dana publik tidak mengendap tanpa produktivitas ekonomi.
“Kebijakan ini sangat baik karena mampu menggerakkan roda perekonomian daerah, mulai dari pembiayaan UMKM hingga pembangunan infrastruktur dan perumahan rakyat,” ujarnya.
Seno menekankan bahwa penempatan dana daerah di bank pembangunan daerah dapat memperluas akses pembiayaan dan memperkuat sektor riil di masyarakat.
“Dengan penyaluran dana melalui BPD, kemampuan pembiayaan untuk UMKM, infrastruktur, dan perumahan rakyat akan meningkat. Dampaknya, perekonomian daerah akan tumbuh lebih dinamis,” tegasnya.
Beberapa pemerintah kabupaten di Kalimantan Timur juga telah menindaklanjuti arahan tersebut, termasuk Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang sebelumnya menjadi sorotan karena saldo kas daerahnya menumpuk di rekening bank.
“Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sudah memberikan klarifikasi dan segera mengalihkan kembali dananya ke bank daerah. Kami yakin kebijakan ini akan berjalan baik di seluruh kabupaten dan kota,” terang Seno.
