Selain itu, Pemkot juga tengah berupaya memperoleh dukungan dari pemerintah pusat.
Baru-baru ini, Andi Harun mengajukan sejumlah usulan prioritas kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk memperkuat infrastruktur pengendalian banjir di Samarinda.
“Seluruh usulan yang kami sampaikan ke Kementerian PUPR berfokus pada penanganan banjir, seperti pembangunan turap atau sheet pile di Sungai Karang Mumus yang masih memerlukan sekitar Rp900 miliar, penambahan rumah pompa, serta pembangunan beberapa kolam retensi baru,” paparnya.
Ia menambahkan, waduk-waduk yang sudah ada seperti Waduk Lempake dan Benanga juga akan dioptimalkan agar daya tampung air meningkat.
Kolaborasi lintas instansi menjadi hal penting agar seluruh upaya dapat berjalan efektif.
“Baik pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Wilayah IV, pemerintah provinsi, maupun Pemkot, semuanya bergerak sesuai kewenangan masing-masing. Kami memastikan tidak ada pihak yang berhenti bekerja,” tegas Andi Harun.
Lebih lanjut, ia berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat kembali mengalokasikan bantuan keuangan untuk mempercepat proyek pengendalian banjir di Samarinda.
“APBD provinsi saat ini masih dalam tahap pembahasan, namun kami berharap tetap ada bantuan seperti tahun-tahun sebelumnya. PUPR Provinsi juga rutin berpartisipasi setiap tahun dalam kegiatan penanganan banjir di Samarinda,” pungkasnya.
