BorneoFlash.com, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan terus memperkuat layanan publik berbasis digital, untuk menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif dan transparan.
Melalui peningkatan kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) serta penguatan Mal Pelayanan Publik (MPP), Balikpapan menegaskan komitmennya menjadi kota yang ramah investasi dan berdaya saing tinggi di era transformasi digital.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Balikpapan, Muhaimin mengatakan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan transparan kini menjadi ukuran utama keberhasilan pemerintah daerah dalam menarik investasi.
“PTSP bukan hanya pintu masuk investasi, tapi juga cerminan bagaimana pemerintah daerah menghadirkan good governance tata kelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” ujarnya saat membuka kegiatan peningkatan kapasitas PTSP dan kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Pemerintah Daerah Tahun 2025, di Mal Pelayanan Publik Balikpapan, pada Kamis (23/10/2025).
Menurutnya, peningkatan kinerja PTSP adalah keharusan, bukan pilihan. Apalagi di tengah kompetisi global dan percepatan digitalisasi layanan publik, daerah yang mampu beradaptasi dengan sistem modern akan lebih cepat menarik minat pelaku usaha.
Sebagai wujud nyata reformasi pelayanan, Balikpapan telah menghadirkan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang menjadi pusat layanan lintas instansi. MPP ini tidak hanya mempersingkat waktu pengurusan perizinan, tetapi juga menghadirkan kenyamanan dan kepastian bagi masyarakat maupun investor.
“Melalui MPP, kami berupaya menghadirkan pelayanan yang cepat dan tanpa berbelit-belit, didukung teknologi digital dan koordinasi lintas instansi,” tambahnya.
Langkah ini sejalan dengan penerapan Online Single Submission (OSS) oleh Kementerian Investasi/BKPM yang menjadi sistem terintegrasi perizinan nasional. Pemerintah Kota Balikpapan memastikan implementasi OSS berjalan optimal dan sinkron dengan sistem daerah, agar pelaku usaha dari berbagai skala baik besar maupun UMKM mendapatkan kemudahan yang sama.
Sekretaris Daerah Kota Balikpapan juga menekankan pentingnya sinergi antara PTSP, dunia usaha, kementerian/lembaga, serta pemerintah provinsi untuk mempercepat realisasi investasi dan menciptakan lapangan kerja.
“Jika pelayanan publik cepat, data terintegrasi, dan koordinasi antarinstansi kuat, maka investasi akan tumbuh, lapangan kerja terbuka, dan ekonomi daerah semakin kokoh,” tegasnya.
Ia mengakui bahwa tantangan ke depan tidak ringan. Digitalisasi menuntut adaptasi cepat, sementara ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik semakin tinggi.
Namun, dengan dukungan Kementerian Investasi dan sinergi antar daerah, PTSP diyakini dapat berkembang menjadi pusat inovasi pelayanan publik yang bukan hanya melayani, tetapi juga memberdayakan.
Pemerintah Kota Balikpapan berharap upaya ini tidak hanya mempercepat proses perizinan, tetapi juga menjadi pondasi bagi tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada kepentingan publik. “Kami percaya, reformasi pelayanan publik adalah kunci bagi kepercayaan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan daerah,” pungkasnya. (Adv)
