BorneoFlash.com, BALIKPAPAN – Penegasan batas wilayah antara Kota Balikpapan dan Ibu Kota Nusantara (IKN) resmi disepakati.
Penandatanganan berita acara dilakukan oleh Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, bersama pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim), Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), di Kantor Kemenko 3 Tower 2, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, pada Selasa (21/10/2025).
Kesepakatan tersebut menandai babak baru hubungan antardaerah di Kaltim, sekaligus menjadi fondasi penting dalam menciptakan tata ruang dan administrasi wilayah yang lebih jelas di sekitar kawasan pembangunan IKN.
“Penandatanganan ini terkait deliniasi batas wilayah antara Otorita IKN dan tiga daerah, yakni Kabupaten PPU, Kukar, dan Kota Balikpapan,” ujar Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, ditemui usai kegiatan.
Dalam kegiatan tersebut, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal Zakaria Ali, turut memastikan bahwa persoalan batas antarwilayah kini telah final dan tidak lagi menimbulkan tumpang tindih kewenangan.
Menurutnya, penegasan batas menjadi dasar kuat bagi Pemkot Balikpapan untuk memperjelas berbagai aspek administrasi pemerintahan, kependudukan, hingga pelayanan publik di wilayah perbatasan.
“Sekarang sudah tidak ada lagi hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing daerah yang belum jelas. Semua sudah fix,” tegasnya.
Ia berharap, setelah penegasan batas ini, berbagai urusan seperti kependudukan desa, layanan masyarakat, hingga tata kelola wilayah di sekitar IKN bisa berjalan lebih tertib dan tidak menimbulkan sengketa administratif.
Wakil Wali Kota menilai, kejelasan batas wilayah ini bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam memperkuat peran Balikpapan sebagai kota penyangga utama IKN.
“Dengan batas yang sudah jelas, koordinasi pembangunan antarwilayah akan lebih mudah. Ini mendukung kerja sama yang baik antara IKN, Balikpapan, Kukar, dan PPU,” ujarnya.
Sebagai kota dengan infrastruktur paling siap di sekitar IKN, Balikpapan disebut memiliki posisi vital dalam mendukung kebutuhan logistik, transportasi, perumahan, serta layanan publik bagi kawasan ibu kota baru.
Langkah Kementerian Dalam Negeri ini juga sejalan dengan semangat pemerintah pusat untuk menciptakan pemerintahan daerah yang terpadu dan efisien, terutama di wilayah strategis nasional seperti IKN dan sekitarnya.
Dengan tidak adanya lagi sengketa batas, koordinasi lintas wilayah diharapkan dapat dilakukan lebih cepat, mulai dari perencanaan tata ruang, pelayanan administrasi kependudukan, hingga sinergi pembangunan ekonomi dan sosial.
“Kami mendukung sepenuhnya koordinasi ini. Semoga tidak ada lagi persoalan yang diperdebatkan dan kerja sama antarwilayah semakin baik,” pungkas Bagus. (Adv)
