Ketua DEN itu menyebut bahwa pemerintah berencana membangun family office di Bali, yang akan terintegrasi dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pusat Keuangan. Kawasan tersebut diharapkan menjadi gerbang utama dana investasi asing yang kemudian akan disalurkan ke berbagai sektor riil nasional.
Sebelumnya, Luhut juga sempat menyampaikan rencana pengembangan family office di Ibu Kota Nusantara (IKN). Namun kini, ia memilih untuk memusatkan perhatian pada pengembangan dan evaluasi proyek di Bali terlebih dahulu agar hasilnya dapat diukur.
“IKN bisa saja nanti, tapi jangan semua mau dikerjakan sekaligus, nanti tidak jadi satupun,” ujar Luhut.
Menanggapi kekhawatiran publik soal potensi penghindaran pajak oleh investor kaya, Luhut memastikan pemerintah akan menyiapkan sistem seleksi ketat dan pemeriksaan latar belakang (background check) terhadap setiap calon investor.
“Semua nanti berbasis background check. Satu per satu akan kami periksa,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pihaknya tidak berencana menggunakan dana APBN untuk proyek family office tersebut.
Purbaya menyampaikan bahwa ia sudah mendengar inisiatif dari DEN di bawah pimpinan Luhut, namun tidak akan melakukan intervensi atau memberikan masukan apa pun sebelum konsepnya disampaikan secara resmi.
“Saya belum terlalu memahami konsepnya meskipun Pak Ketua DEN sering membahas. Saya belum melihat dokumennya, jadi belum bisa berkomentar,” kata Purbaya usai bertemu investor di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (13/10).
Dengan demikian, proyek family office di Bali akan menjadi langkah awal pemerintah menarik investasi asing tanpa menggunakan dana publik, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat keuangan baru di kawasan. (*/ANTARA)
