BorneoFlash.com, JAKARTA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa pembangunan “family office” tidak memiliki kaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dalam acara “1 Tahun Prabowo–Gibran: Optimism 8% Economic Growth” di Jakarta, Kamis, Luhut menyampaikan bahwa konsep family office sepenuhnya digerakkan oleh dana swasta, bukan anggaran negara.
“Family office itu tidak ada urusannya dengan APBN,” ujar Luhut.
Ia menjelaskan bahwa family office merupakan upaya untuk menarik investor, baik dari dalam maupun luar negeri, agar mau menempatkan dananya di Indonesia. Dalam skemanya, investor akan menikmati fasilitas bebas pajak (zero tax) pada tahap awal, dan pajak baru akan dikenakan ketika dana tersebut diinvestasikan ke proyek-proyek dalam negeri.
Karena itu, pembangunan family office tidak membutuhkan pembiayaan dari APBN.
“Pembiayaannya dibiayai sendiri. Orang yang taruh uangnya di situ, bukan negara,” kata Luhut menegaskan.
Luhut juga mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah menyusun regulasi untuk menjamin keamanan investasi di dalam family office, agar para investor memiliki kepercayaan penuh terhadap Indonesia sebagai tujuan penempatan dana mereka.
Ia menambahkan, banyak investor dari Singapura dan China yang sudah menunggu pembentukan family office di Indonesia, karena mereka siap mengalirkan dana investasinya begitu regulasi selesai.
