BorneoFlash.com, NUSANTARA — Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) resmi menjalin kolaborasi strategis dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk melakukan kajian penamaan rupa bumi (toponimi) di kawasan Nusantara.
Pertemuan penting ini berlangsung di Kantor Balai Kota Otorita IKN, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara, pada Rabu (15/10/2025).
Kolaborasi ini menjadi langkah awal pembentukan identitas geografis dan sosial IKN, mencakup penamaan jalan, embung, hingga gedung-gedung pemerintahan. Tak hanya itu, BRIN juga akan mengembangkan Social Early Warning System (SEWS) — sistem pendeteksi dini potensi konflik sosial berbasis data spasial dan sosial masyarakat di wilayah IKN.
Hadir tujuh peneliti BRIN lintas disiplin dalam pertemuan tersebut. Mereka akan melakukan dua tahap riset, yakni pengumpulan data lapangan dan penyusunan peta toponimi sesuai lokasi strategis di kawasan Nusantara.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa kerja sama ini menjadi bagian penting dalam membangun fondasi tata ruang dan tata sosial Nusantara menuju Ibu Kota Politik Indonesia tahun 2028.
“Toponimi ini akan sangat diperlukan. Kami siap berkontribusi dengan apa pun yang BRIN butuhkan, dengan catatan kajian ini harus bisa dimanfaatkan secara nyata. Tidak hanya nama jalan, tetapi setiap kawasan Nusantara harus memiliki identitas,” tegas Basuki.
Basuki menargetkan hasil kajian selesai sebelum akhir 2027, agar dapat digunakan sebagai panduan penamaan resmi seluruh elemen kota.
Sementara itu, Kepala Pusat Riset Geoinformatika BRIN, Prof. Dr. M. Rokhis Khomarudin, menjelaskan bahwa riset ini bukan sekadar menentukan nama tempat, tetapi juga memadukan nilai sosial, budaya, dan futuristik di dalamnya.
“Kami akan mengusulkan penamaan yang futuristik dan inklusif — melibatkan masyarakat lokal maupun pendatang — agar Nusantara benar-benar mencerminkan semangat Indonesia masa depan,” ujar Rokhis.
Usai pertemuan, tim BRIN meninjau sejumlah lokasi strategis seperti Bendungan Sepaku Semoi, embung-embung utama, dan DAS Sanggai. Mereka juga menilai kondisi eksisting infrastruktur serta ekosistem air yang menjadi penopang utama kawasan Nusantara.
Rokhis menyebut, riset sebelumnya masih berbasis citra satelit, sehingga observasi lapangan menjadi krusial agar data yang diperoleh lebih akurat.
“Dalam riset, prinsipnya garbage in, garbage out. Kalau datanya tidak valid, hasilnya pun tak akan bermakna. Karena itu, observasi langsung ini penting untuk menghasilkan data berkualitas dan riset yang bisa diimplementasikan,” tegasnya.
Ia juga mengapresiasi konsep ekonomi hijau yang mulai diterapkan di IKN, termasuk pemanfaatan embung sebagai penopang air baku dan kawasan ekonomi berbasis tanaman kopi liberika di DAS Sanggai.
“Saya mendengar sudah ada 54 embung yang dibangun di IKN. Ini luar biasa — bukan hanya untuk ketahanan air, tapi juga mendukung ekonomi hijau dan ketahanan pangan masyarakat,” tambah Rokhis.
Pertemuan ini menandai awal sinergi riset dan tata kelola modern antara Otorita IKN dan BRIN. Kolaborasi tersebut diharapkan menghadirkan basis data ilmiah yang kuat, sekaligus memperkuat posisi Nusantara sebagai pusat inovasi, riset, dan peradaban baru Indonesia. (*/Humas Otorita IKN)
