BorneoFlash.com, UJOH BILANG — Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) terus menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan layanan transportasi sungai yang aman, tertib, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Salah satu langkah nyata diwujudkan melalui kegiatan Presentasi Laporan Akhir Kajian Tarif Penyeberangan, yang digelar di Cafetaria Kantor Bupati Mahulu, pada Kamis (09/10/2025).
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Asisten Bidang Administrasi (Asisten III) Setkab Mahulu, Kristina Tening, S.H., M.Si., mewakili Bupati Mahulu Angela Idang Belawan, S.E., M.M.
Kajian tersebut menjadi bagian penting dari upaya Dishub dalam menata ulang kebijakan tarif penyeberangan berdasarkan kajian akademik, dengan prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan pelayanan publik.
Kepala Dishub Mahulu, Fransiskus Xaverius Lawing, S.E., M.Si., menjelaskan bahwa kajian ini dilakukan untuk memastikan tarif penyeberangan di Mahulu ditetapkan secara adil, efisien, dan memiliki dasar hukum yang kuat.
“Kajian ini kami susun berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan. Tujuannya agar transportasi sungai di Mahulu berjalan nyaman dan aman, dengan tetap mengutamakan keselamatan pengguna jasa,” ujar Fransiskus.
Dalam penyusunannya, Dishub Mahulu menggandeng tim akademisi dari ITN Malang dan LPPM ITN Malang untuk memastikan hasil kajian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan menjadi panduan resmi dalam penetapan tarif penyeberangan.
Fransiskus menegaskan, kebijakan tarif ini bukan sekadar soal angka, melainkan wujud keadilan sosial dan keberlanjutan layanan publik.
“Tarif nantinya akan disusun berdasarkan data lapangan, dengan memperhitungkan biaya operasional, kemampuan bayar masyarakat, serta kualitas layanan. Prinsipnya, tidak memberatkan masyarakat tetapi tetap menjamin keberlangsungan transportasi sungai yang menjadi urat nadi kehidupan warga Mahulu,” jelasnya.
Dalam sambutan Bupati Mahulu Angela Idang Belawan, S.E., M.M. yang dibacakan oleh Asisten III Kristina Tening, disebutkan bahwa sekitar 80 persen masyarakat Mahulu masih mengandalkan jalur sungai untuk aktivitas sehari-hari.
Hal ini menjadikan moda transportasi air sebagai pilar utama konektivitas dan pemerataan pembangunan wilayah.
“Fasilitas penyeberangan bukan hanya sarana mobilitas, tetapi juga jembatan kesejahteraan yang menghubungkan masyarakat dari hulu hingga hilir Mahakam,” tutur Kristina.
Ia menambahkan, pemerintah daerah melalui Dishub Mahulu berkomitmen memperkuat sistem transportasi air yang sebagian besar masih dikelola secara mandiri oleh masyarakat di wilayah seperti Long Bagun–Batu Majang, Long Hubung, Matalibaq, Laham, Long Gelawang, Mamahak Besar, dan Rukun Damai.
Kegiatan ini sejalan dengan Misi ke-3 Visi “Mahulu Melaju”, yaitu mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, serta peningkatan konektivitas dan utilitas dasar di seluruh wilayah kabupaten.
“Kami ingin memastikan seluruh masyarakat, termasuk di kampung pedalaman, dapat menikmati manfaat pembangunan yang merata,” tegas Kristina.
Fransiskus berharap hasil kajian ini dapat segera diimplementasikan agar pengelolaan penyeberangan di Mahulu semakin terarah, transparan, dan berpihak kepada masyarakat.
“Dengan semangat kolaborasi, kami ingin menjadikan transportasi sungai di Mahulu tidak hanya efisien, tetapi juga berkeadilan dan berkelanjutan,” pungkasnya. (*/Adv)
