“Berdasarkan komunikasi terakhir, pemerintah pusat tampaknya mempertimbangkan aspek keadilan fiskal bagi daerah penghasil. Indikasinya, pengurangan DBH kemungkinan hanya berkisar 25 sampai 30 persen,” tutur Seno, pada Senin (13/10/2025).
Ia menambahkan, pembicaraan dengan Kementerian Keuangan berlangsung dalam suasana konstruktif dan terbuka.
Pihaknya optimistis keputusan akhir yang akan ditetapkan nanti tetap menguntungkan bagi Kaltim.
Menurut Seno, Kemenkeu masih menelaah formula akhir untuk menentukan besaran DBH secara tepat.
Ia meyakini pemerintah pusat memahami pentingnya dana tersebut dalam menunjang pembangunan, terutama di wilayah yang menjadi penopang utama pendapatan negara dari sektor batu bara dan migas.
“Harapan kami, keputusan akhir nanti dapat menjaga kesinambungan program pembangunan di Kaltim. Kami percaya pemerintah pusat memiliki komitmen untuk memperhatikan kontribusi besar daerah terhadap perekonomian nasional,” pungkasnya.
