Ia menambahkan, kondisi serupa juga terjadi di Palestina yang diduduki, Sudan, Haiti, Myanmar, dan sejumlah negara lain, di mana perempuan dan anak perempuan terus menghadapi risiko besar serta kekerasan ekstrem. Ironisnya, organisasi perempuan yang selama ini menjadi tumpuan perlindungan bagi mereka justru kekurangan sumber daya untuk beroperasi.
Guterres kemudian menyerukan kepada seluruh negara anggota PBB untuk mempercepat implementasi komitmen yang tertuang dalam Pact for the Future atau Pakta untuk Masa Depan, yang berfokus pada agenda Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan.
“Sekarang saatnya bagi negara-negara anggota untuk benar-benar mempercepat komitmen mereka terhadap pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan perdamaian dan keamanan global,” tegasnya.
Ia juga mengusulkan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat peran perempuan dalam proses pembangunan perdamaian, seperti memprioritaskan pendanaan, meningkatkan partisipasi dan akuntabilitas, memperluas perlindungan, serta memasukkan komitmen tersebut ke dalam hukum, kebijakan, perencanaan, anggaran, dan program nasional.
Guterres menegaskan bahwa agenda Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan harus menghasilkan perubahan nyata dan terukur.
“Lebih banyak perempuan harus dilibatkan dalam proses perundingan damai, reformasi keamanan, dan rencana pemulihan pasca konflik. Resolusi 1325 sudah menegaskan bahwa perempuan adalah pemimpin perdamaian sejati. Dunia tidak membutuhkan lebih banyak pernyataan, tetapi hasil konkret yang membuktikan hal itu,” tutupnya. (*/ANTARA)
