BorneoFlash.com, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) mengoptimalkan Program Pengembangan Desa Korporasi Ternak (PDKT) sebagai strategi memperkuat ketahanan pangan daerah.
Program ini menyasar 841 desa di seluruh Kaltim dengan dukungan terpadu, mulai dari pakan hijauan, fasilitas kandang, hingga distribusi hewan ternak.
Pada tahap awal, PDKT difokuskan pada sapi, kambing, dan sebagian domba.
Namun demikian, pemerintah membuka peluang diversifikasi ke komoditas lain sesuai kebutuhan dan potensi masing-masing daerah.
“Prinsipnya fleksibel. Saat ini memang fokus pada sapi dan kambing, tetapi kabupaten dan kota dipersilakan mengusulkan komoditas sesuai kondisi wilayah. Keputusan tidak dipaksakan dari provinsi, melainkan mengikuti rekomendasi daerah,” jelas Kepala DPKH Kaltim, Fahmi Himawan, pada Sabtu (4/10/2025).
Skema program ini bersifat bottom-up, di mana usulan diajukan dari pemerintah kabupaten/kota dengan persetujuan bupati atau wali kota, sebelum diteruskan ke provinsi untuk pelaksanaan oleh gubernur.
Mekanisme ini diharapkan membuat program tetap berjalan meski dukungan provinsi berakhir, sebab daerah sudah memiliki kapasitas untuk melanjutkannya secara mandiri.
Fahmi mencontohkan, daerah seperti Kutai Barat atau Mahakam Ulu bisa saja mengusulkan pengembangan ternak babi karena faktor budaya dan kebutuhan konsumsi masyarakat non-muslim di wilayah tersebut.
