BorneoFlash.com, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) membekukan sementara Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE) TikTok karena platform itu tidak mematuhi kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan.
Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar, mengatakan pemerintah bertindak tegas setelah TikTok hanya menyerahkan sebagian data terkait aktivitas TikTok Live selama unjuk rasa pada 25–30 Agustus 2025.
Kemkomdigi meminta data lengkap mengenai traffic, siaran langsung, dan monetisasi. Permintaan itu mencakup jumlah serta nilai gift karena pemerintah menduga adanya aktivitas perjudian daring.
TikTok hadir dalam pemanggilan pada 16 September 2025. Namun, melalui surat resmi bertanggal 23 September 2025, TikTok menyatakan tidak bisa memberikan data dengan alasan kebijakan internal.
Alexander menegaskan sikap TikTok melanggar Pasal 21 ayat (1) Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020. Aturan tersebut mewajibkan PSE privat membuka akses data untuk pengawasan. Karena itu, Kemkomdigi menjatuhkan sanksi berupa pembekuan sementara TDPSE.
Ia menekankan langkah ini melindungi masyarakat dari penyalahgunaan teknologi digital. Pemerintah juga ingin memastikan transformasi digital berjalan sehat, adil, dan aman.
Alexander menambahkan, Kemkomdigi berkomitmen menjaga kedaulatan hukum di ruang digital. Kemkomdigi juga melindungi kelompok rentan serta memperketat pengawasan agar seluruh PSE privat mematuhi hukum nasional dan menjalankan operasional secara bertanggung jawab. (*)
