Dishub saat ini sedang melakukan pendataan jumlah juru parkir sekaligus menyiapkan pelatihan agar mereka bisa beradaptasi dengan peran baru.
“Juru parkir tidak lagi memungut biaya di lapangan, tetapi hanya bertugas menata kendaraan,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa sanksi akan dijatuhkan bagi pihak yang masih melakukan pungutan liar.
Hanya juru parkir resmi yang terdaftar dalam sistem yang berhak berada di lapangan.
Program parkir berlangganan kini sudah memasuki tahap akhir. Dishub sedang menyusun naskah akademis, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, serta menyiapkan pembahasan bersama DPRD Samarinda.
Targetnya, program ini bisa resmi diluncurkan pada akhir tahun.
“Progresnya sudah sekitar 80 persen, kami berharap dapat mulai dijalankan pada akhir tahun ini,” ungkap Manalu.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kebijakan ini hanya berlaku untuk jalan umum yang menjadi kewenangan pemerintah.
Sementara itu, parkir di pusat perbelanjaan, rumah sakit, maupun kawasan swasta tetap menjadi tanggung jawab pengelola masing-masing.
“Untuk parkir di area swasta seperti mal atau rumah sakit tetap dikelola pihak pengelola, tidak masuk dalam program ini,” jelasnya.
Manalu berharap masyarakat dapat menerima kebijakan ini demi menciptakan ketertiban dan transparansi retribusi di Kota Samarinda.
“Partisipasi masyarakat menjadi kunci utama. Jika kebijakan ini didukung, maka manfaatnya akan kembali dirasakan oleh warga sendiri,” pungkasnya.
