BorneoFlash.com, JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mahakam Ulu (Mahulu), Devung Paran, A.Md., Keb., S.H., didampingi Wakil Ketua II, Desiderius Dalung Lasah, menghadiri rapat koordinasi (Rakor) yang digelar Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI).
Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat lantai 8 Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pada Jumat (12/9/2025).
Rakor yang diikuti pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Indonesia tersebut membahas peran DPRD dalam menjaga kondusivitas dan stabilitas daerah di tengah dinamika nasional yang terus berkembang. Arahan Kemendagri menekankan pentingnya keterlibatan DPRD dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah masing-masing.
Ketua DPRD Mahulu, Devung Paran, menegaskan bahwa arahan Kemendagri menjadi perhatian serius bagi seluruh pimpinan DPRD. Menurutnya, kondisi nasional tidak dapat dipisahkan dari kebijakan pemerintah pusat yang berdampak langsung ke daerah.
“DPRD seluruh Indonesia bersama ADKASI diundang Kemendagri untuk membahas situasi nasional. Kami diminta menjaga kondusivitas dan stabilitas di daerah masing-masing,” ujarnya.
Devung berharap setiap kebijakan pemerintah pusat ke depan benar-benar memperhatikan dampak sosial di lapangan agar tidak menimbulkan keresahan.
Senada, Wakil Ketua II DPRD Mahulu, Desiderius Dalung Lasah, menyampaikan bahwa menjaga stabilitas merupakan komitmen bersama DPRD se-Indonesia.
“Instruksi Kemendagri wajib kita jalankan demi kepentingan masyarakat. Dengan begitu, potensi konflik bisa dicegah sejak dini,” jelasnya.
Melalui Rakor ADKASI ini, DPRD Mahulu bersama seluruh pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Indonesia bersepakat solid mendukung kebijakan pusat agar dapat diimplementasikan dengan baik tanpa menimbulkan gangguan stabilitas di masyarakat. (*)
