142 Negara Dukung Penuh Implementasi Solusi Dua Negara di Sidang PBB

oleh -
Penulis: Berthan Alif Nugraha
Editor: Janif Zulfiqar
Deklarasi New York mengenai Penyelesaian Damai Isu Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara telah disahkan dalam sidang Majelis Umum PBB. Deklarasi ini mendapat dukungan dari sebagian negara anggota, sementara yang lain memilih untuk menolak atau abstain. Foto: ANTARA/HO-PBB
Deklarasi New York mengenai Penyelesaian Damai Isu Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara telah disahkan dalam sidang Majelis Umum PBB. Deklarasi ini mendapat dukungan dari sebagian negara anggota, sementara yang lain memilih untuk menolak atau abstain. Foto: ANTARA/HO-PBB

BorneoFlash.com, JAKARTA – Majelis Umum PBB pada Jumat (12/9) mengesahkan Deklarasi New York tentang Penyelesaian Damai Isu Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara dengan dukungan 142 negara anggota.

 

Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan bahwa mayoritas negara anggota menyetujui deklarasi tersebut di bawah kepemimpinan Prancis dan Arab Saudi. Melalui unggahan di platform X, Macron menyebut keputusan itu sebagai momentum bersejarah.

 

Dalam pemungutan suara, sebanyak 142 negara mendukung, sementara 10 negara menolak dan 12 lainnya memilih abstain. Macron menekankan bahwa Israel dan Palestina harus hidup berdampingan secara damai dan aman. Ia menambahkan, Prancis bersama Arab Saudi, Indonesia, dan mitra lain akan menindaklanjuti rencana perdamaian itu lewat Konferensi Solusi Dua Negara di New York.

 

Negara yang menolak deklarasi antara lain Amerika Serikat, Israel, Argentina, Hungaria, Paraguay, Nauru, Mikronesia, Palau, Papua Nugini, dan Tonga. Adapun 12 negara abstain mencakup Albania, Kamerun, Kongo, Ekuador, Ethiopia, Fiji, Guatemala, Moldova, Makedonia Utara, Samoa, Sudan Selatan, dan Republik Ceko.

 

Dokumen resmi PBB memuat peta jalan komprehensif yang meliputi gencatan senjata permanen di Gaza, pembebasan sandera, pertukaran tahanan, serta penarikan penuh pasukan Israel. Gaza dan Tepi Barat akan dipersatukan di bawah Otoritas Palestina melalui Komite Administrasi Transisi Sementara.

 

Deklarasi itu juga merekomendasikan pembentukan Misi Stabilisasi PBB untuk melindungi warga sipil, memperkuat aparat keamanan Palestina, dan menjamin keamanan kedua belah pihak. Anggota PBB menuntut akses penuh bagi bantuan kemanusiaan, pemulihan layanan dasar, serta pendanaan bagi UNRWA.

 

Rencana pemulihan pasca perang dituangkan dalam Arab-OIC Gaza Recovery Plan yang dibiayai dana multi-donor, dengan fokus pada pembersihan puing dan UXO, pembangunan rumah darurat, pemulihan kesehatan, pendidikan, air, energi, serta penciptaan lapangan kerja.

Baca Juga :  Senator AS Menyalahkan Industri Crypto atas Jatuhnya Bank, Padahal Regulasi dan Tindakan Kongres Jadi Sorotan

 

Indonesia termasuk negara yang memberikan dukungan penuh terhadap deklarasi ini. Presiden Prabowo Subianto berulang kali menegaskan komitmen pada solusi dua negara sejak menjabat Menteri Pertahanan, dan menilai pendekatan tersebut sebagai satu-satunya jalan untuk menyelesaikan konflik Palestina–Israel.

 

Prabowo juga melaksanakan langkah konkret, seperti menyediakan beasiswa bagi mahasiswa Palestina, mengirim kapal rumah sakit, bantuan kemanusiaan, tenaga medis, hingga operasi airdrop bantuan. Indonesia bahkan mengirim pasukan perdamaian TNI ke Gaza pada Juni 2024 dan mendesak kemerdekaan Palestina ketika Prabowo bertemu Presiden AS Joe Biden pada November 2024. (*/ANTARA)

Simak berita dan artikel BorneoFlash lainnya di  Google News

Jangan ketinggalan berita terbaru! Follow Instagram  dan subscribe channel YouTube BorneoFlash Sekarang

No More Posts Available.

No more pages to load.