BorneoFlash.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kesejahteraan masyarakat meningkat dalam 10 bulan pertama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
“Selama 10 bulan terakhir, meski dunia menghadapi ketidakpastian global, pemerintah berhasil menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Kesejahteraan rakyat terus membaik, dan berbagai program unggulan sudah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat maupun perekonomian nasional,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu.
Ia menekankan bahwa peningkatan kesejahteraan terlihat dari turunnya tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan tingkat kemiskinan. Menurutnya, sepanjang 2025 pemerintah berhasil menciptakan 3,59 juta lapangan kerja sehingga menekan TPT menjadi 4,76 persen, lebih rendah dibanding tahun lalu yang masih 4,82 persen.
Purbaya merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat TPT Februari 2025 turun dibanding Februari 2024. Di saat yang sama, tingkat kemiskinan juga menurun dari 9,03 persen menjadi 8,47 persen, atau sekitar 23,9 juta jiwa dari sebelumnya 25,2 juta orang.
Selain itu, ia menyebut indikator ekonomi tetap stabil. Pertumbuhan ekonomi triwulan II-2025 tercatat 5,12 persen, inflasi terkendali di level rendah, dan rasio utang berada di level 39,8 persen—termasuk yang terendah di antara negara G20. Neraca perdagangan masih surplus, sementara defisit APBN 2025 terkendali di angka 2,78 persen produk domestik bruto (PDB). Persediaan beras nasional juga aman dengan jumlah lebih dari 4 juta ton.
Purbaya menambahkan bahwa program prioritas Presiden Prabowo, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, serta Cek Kesehatan Gratis, telah memberi dampak langsung yang dirasakan masyarakat.
Dalam rapat kerja perdana bersama Komisi XI DPR, Purbaya juga menyampaikan penyesuaian dirinya dengan tugas barunya sebagai Menkeu. Ia mengakui gaya komunikasinya kini lebih formal dibanding saat menjabat Ketua Dewan Komisioner LPS. Pada rapat ini, ia memilih menyampaikan paparan berdasarkan naskah yang telah disusun tim Kementerian Keuangan. (*/ANTARA)
