BorneoFlash.com, BALIKPAPAN – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, menegaskan dua tantangan besar yang harus dihadapi pemerintah daerah saat ini yakni menjaga integritas birokrasi sekaligus beradaptasi dengan tekanan fiskal yang semakin berat.
Pesan itu ia sampaikan dalam dua agenda berbeda pada Rabu (10/9/2025), di Novotel Hotel Balikpapan dalam Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pertemuan koordinasi keuangan daerah dengan kepala daerah se-Kaltim.
Menurut Rudy, upaya pencegahan korupsi harus berjalan beriringan dengan penguatan manajemen keuangan daerah. Pasalnya, korupsi bukan hanya merugikan negara, tetapi juga memperparah situasi fiskal yang diprediksi kian tertekan pada 2026.
“Korupsi itu bukan sekadar merugikan secara materi, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Di sisi lain, tekanan fiskal semakin nyata. Maka, kita harus bekerja keras dengan integritas tinggi agar mampu bertahan,” tegasnya.
Rudy membeberkan, pada 2026 dana bagi hasil (DBH) untuk Kaltim yang semula diperkirakan Rp6 triliun, dipangkas hingga 75 persen sehingga hanya tersisa sekitar Rp1,4 triliun. Kondisi ini dikhawatirkan membuat sejumlah kabupaten/kota kesulitan menjalankan program pembangunan.
“Ada beberapa daerah yang kemungkinan tidak bisa melaksanakan kegiatan pembangunan, bahkan untuk operasional pun membutuhkan subsidi. Saya minta kepala daerah segera menyiapkan strategi adaptasi,” katanya.
Di sisi lain, indeks pencegahan korupsi daerah Kaltim pada 2024 masih berada di angka 73,22, lebih rendah dari rata-rata nasional 76. Rudy menargetkan skor tersebut naik hingga 80. Caranya dengan memperkuat transparansi, pengawasan internal, partisipasi masyarakat, serta pemanfaatan digitalisasi.
“Setiap rupiah anggaran adalah hak rakyat yang wajib dipertanggungjawabkan. Jangan sampai dana yang terbatas ini justru bocor karena praktik KKN,” tegasnya.
Gubernur juga mengingatkan pentingnya peran kepala daerah, pimpinan OPD, hingga ASN untuk menjadi teladan dalam integritas dan pelayanan publik. Ia bahkan mengibaratkan kondisi saat ini dengan kisah dinosaurus yang punah bukan karena kekurangan makanan, melainkan karena tak mampu beradaptasi.
“Kita tidak boleh punah seperti dinosaurus.Tantangan fiskal dan ancaman korupsi harus kita hadapi dengan kerja keras, kerja tuntas, dan kerja ikhlas,” pungkasnya.
