BorneoFlash.com, SERANG – Gubernur Banten Andra Soni menegaskan bahwa pengelolaan anggaran daerah harus berorientasi pada efektivitas pelayanan publik. Ia menyebut sistem pengelolaan anggaran kini telah berubah dari model tradisional menjadi berbasis kinerja.
“Penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah sekarang menekankan pada hasil atau kinerja. Kinerja ini harus mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sehingga sepenuhnya berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujar Andra Soni di Kota Serang, Jumat.
Pernyataan tersebut ia sampaikan saat entry meeting pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten terkait pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan operasional PT Bank Banten (Perseroda) Tbk tahun 2024 hingga triwulan III 2025. Entry meeting ini menjadi forum awal untuk membangun komunikasi, menyamakan persepsi, sekaligus memastikan kelancaran pemeriksaan keuangan negara.
Andra menekankan PAD sebagai komponen utama dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah. Ia memastikan Pemprov Banten terus berupaya meningkatkan PAD melalui berbagai strategi. “Optimalisasi PAD mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik secara berkelanjutan,” tegasnya.
Ia juga menilai proses pemeriksaan BPK tidak sekadar menjadi evaluasi, melainkan sarana pembelajaran. “Hasil pemeriksaan yang berupa temuan dan rekomendasi akan menjadi masukan berharga untuk memperbaiki kualitas pengelolaan PAD di Banten,” lanjut Andra.
Menurutnya, pemeriksaan ini menjadi momentum memperkuat sinergi antara BPK dan Pemprov Banten dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah, khususnya melalui penerimaan yang transparan dan sesuai prinsip tata kelola yang baik.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Banten Firman Nurcahyadi menegaskan pemeriksaan fokus pada pengelolaan PAD serta operasional Bank Banten. “Kami menilai bagaimana manajemen pendataan PAD dilakukan agar mampu meningkatkan pendapatan daerah ke depan,” jelasnya.
Firman juga menambahkan pemeriksaan Bank Banten bertujuan memperkuat operasional agar mampu bersaing dengan bank daerah lain. Ia mengungkapkan Pemprov Banten telah menindaklanjuti 85,12 persen rekomendasi hasil pemeriksaan hingga semester I 2025, capaian yang menempatkan Banten di posisi ketiga tertinggi di Jawa dan Sumatera. (*/ANTARA)
