“Proses hukum akan tetap dilanjutkan. Dari sisi pemerintah daerah, kami hanya memberi perhatian dalam hal kemanusiaan dan pendidikan,” jelasnya.
Mengenai kemungkinan adanya penangguhan penahanan, Wagub Seno menilai hal tersebut menjadi ranah kuasa hukum dan kepolisian.
Namun ia berharap faktor akademik, terutama bagi mahasiswa yang tengah KKN, dapat dipertimbangkan dalam prosesnya.
“Pengajuan penangguhan dilakukan oleh kuasa hukum, dan kewenangannya ada pada Kapolresta. Pemerintah hanya berharap aspek akademik dan psikologis mahasiswa juga diperhatikan,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Wagub Seno turut menyinggung isu-isu yang selama ini diangkat mahasiswa dalam aksi unjuk rasa, seperti dugaan korupsi dan permasalahan lingkungan.
Ia memastikan pemerintah bersama DPRD Kaltim sudah menaruh perhatian serius terhadap hal tersebut, baik melalui jalur hukum maupun kebijakan daerah.
“Dugaan korupsi tetap kita serahkan kepada aparat penegak hukum. Untuk isu lingkungan, pemerintah bersama legislatif berkomitmen menjaga kelestarian Kalimantan Timur,” terangnya.
Sebelum mengakhiri kunjungannya, Wagub Seno berpesan agar mahasiswa tetap menyampaikan aspirasi secara tertib, sesuai ketentuan hukum, tanpa merugikan masyarakat maupun merusak fasilitas umum.
“Kebebasan berpendapat dilindungi undang-undang, tetapi sebaiknya dilakukan dengan cara-cara yang tertib dan tidak merugikan pihak lain,” pungkasnya. (*)
