Dewan Pakar SMSI, Prof Henri Subiakto, menekankan agar media tidak terjebak dalam arus konflik dan narasi provokasi. “Setelah kerusuhan terjadi, pemerintah tetap harus menuntaskan kasus-kasus penting yang mendapat perhatian publik. Jangan sampai isu besar hilang hanya karena teralihkan oleh demonstrasi,” tegasnya.
Sementara itu, Dewan Penasehat SMSI Prof Taufiqurahman mengingatkan bahwa aksi massa harus tetap dipandang sebagai ekspresi demokrasi. Namun, ia menekankan pentingnya media menyuarakan pesan damai.
“Stop kekerasan, stop provokasi. Media siber harus menyajikan berita yang solutif, meneduhkan, bukan menambah perpecahan,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, SMSI akan menggelar Rapat Pleno Nasional pada Rabu (3/9/2025) yang melibatkan pengurus dari seluruh daerah. Dari forum tersebut akan dirumuskan pernyataan sikap resmi yang dijadwalkan disampaikan pada Jumat (5/9/2025).
Firdaus menegaskan, pernyataan SMSI nanti diharapkan bukan sekadar respons sesaat, melainkan dokumen moral yang mewakili aspirasi bersama. “SMSI ingin memastikan kontribusi pers dalam menjaga keutuhan bangsa sekaligus memperkuat demokrasi,” pungkasnya. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar