BorneoFlash.com, SAMARINDA – Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Seno Aji, beberapa waktu lalu mengusulkan agar kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan batubara dinaikkan dari semula Rp1.000 per ton menjadi Rp10.000 per ton.
Usulan ini muncul karena tingginya angka produksi batubara di Kaltim yang mencapai sekitar 370 juta ton per tahun.
Langkah tersebut dinilai dapat memperkuat dukungan sektor pertambangan bagi pembangunan daerah, terutama untuk infrastruktur dan pendidikan.
Dengan tarif CSR yang berlaku saat ini, penerimaan daerah dinilai belum sebanding dengan besarnya potensi yang dimiliki Kaltim.
Menanggapi hal ini, Anggota Komisi XII DPR RI dari Dapil Kaltim, Syafruddin, memberikan penjelasan mengenai aturan CSR yang berlaku.
Politisi PKB yang membidangi energi dan sumber daya mineral itu menyebutkan bahwa ketentuan CSR sudah ditetapkan secara jelas dalam regulasi pemerintah.
“CSR telah diatur dalam peraturan yang berlaku. Besarannya ditetapkan sebesar tiga persen dari laba bersih perusahaan, sehingga tidak bisa ditetapkan secara sepihak,”ujar Syafruddin, pada Jumat (29/8/2025).
Ia menegaskan, selama regulasi tersebut belum direvisi, maka perusahaan tidak memiliki kewajiban mengikuti angka Rp10.000 per ton sebagaimana yang diusulkan pemerintah daerah.
“Ketentuan yang ada saat ini sudah mengikat. Jika ingin ada perubahan, maka harus dilakukan melalui revisi peraturan terlebih dahulu,”tambahnya.
Namun, Syafruddin mengingatkan bahwa realisasi wacana tersebut hanya bisa dilakukan melalui jalur formal, yakni perubahan regulasi di tingkat pemerintah pusat. (*)
