BorneoFlash.com, YOGYAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyinkronkan Data Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan data kependudukan Dukcapil untuk memperbaiki penyaluran bantuan sosial.
Dirjen Teknologi Pemerintah Digital Komdigi, Mira Tayyiba, menegaskan langkah ini memastikan penerima bansos tepat sasaran.
Evaluasi dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024 menunjukkan 45 persen penerima Program Keluarga Harapan (PKH) salah sasaran dengan nilai Rp14 triliun. Kondisi itu muncul karena data antarinstansi tidak sinkron.
Mira menegaskan digitalisasi program bansos akan membuat distribusi lebih transparan sekaligus memberi ruang bagi masyarakat untuk mengusulkan diri sebagai penerima.
Pemerintah akan menguji coba sistem ini di Banyuwangi, Jawa Timur, pada September 2025 sebelum menerapkannya secara nasional.
Ia menambahkan langkah tersebut sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar program prioritas pemerintah, termasuk penghapusan kemiskinan ekstrem, lebih tepat sasaran.
Untuk mempercepat transformasi digital, Komdigi juga menyiapkan Klinik Pemerintah Digital sebagai ruang konsultasi dan berbagi inovasi antardaerah. (*)
