BorneoFlash.com, EKONOMI – Kepala Ekonom Permata Bank, Josua Pardede, memproyeksikan nilai tukar rupiah pada Kamis ini bergerak di kisaran Rp16.225–Rp16.350 per dolar Amerika Serikat (AS).
Pada pembukaan perdagangan di Jakarta, rupiah melemah 4 poin atau 0,02 persen menjadi Rp16.275 per dolar AS dari posisi sebelumnya Rp16.271 per dolar AS.
Josua menjelaskan, risalah pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) bulan Juli 2025 menunjukkan Federal Reserve (The Fed) masih lebih menitikberatkan perhatian pada risiko inflasi dibanding kondisi pasar tenaga kerja AS. Hal ini terkait dampak kebijakan tarif yang dikeluarkan Presiden AS Donald Trump.
Meskipun dua pejabat tinggi The Fed, Michelle Bowman dan Christopher Waller, mendukung pemangkasan suku bunga 25 bps (basis poin), mayoritas anggota menilai inflasi tetap menjadi risiko yang lebih besar dibanding pelemahan lapangan kerja.
Kondisi ini mendorong investor bersikap hati-hati menjelang pidato Gubernur The Fed, Jerome Powell, pada Jumat (22/8/2025) untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai prospek pelonggaran kebijakan moneter.
Josua menambahkan, data ekonomi terbaru semakin memperkuat kekhawatiran terkait inflasi dan menimbulkan keraguan atas ketahanan pasar tenaga kerja AS. Akibatnya, arah kebijakan The Fed ke depan masih belum pasti.
Di sisi lain, tensi politik di AS turut menambah tekanan. Trump mendesak Gubernur The Fed, Lisa Cook, untuk mundur karena dugaan penipuan hipotek, sekaligus terus mendorong penurunan suku bunga.
Dengan masa jabatan Powell yang berakhir pada Mei 2026, Trump bahkan mempertimbangkan calon pengganti, sementara Menteri Keuangan Scott Bessent mendukung pemangkasan suku bunga yang lebih agresif, yakni 50 bps pada September 2025.
Dari dalam negeri, Josua menyoroti sentimen yang muncul setelah Bank Indonesia (BI) memangkas suku bunga acuan 25 bps menjadi 5 persen guna menopang perekonomian.
Selain itu, BI juga akan merilis data Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) kuartal II 2025. Menurut proyeksi Josua, defisit transaksi berjalan tetap terkendali di sekitar 1 persen dari produk domestik bruto (PDB), meskipun lebih besar dibanding kuartal I 2025. (*/ANTARA)
