BorneoFlash.com, BALIKPAPAN – Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 bukan sekadar penyesuaian teknis, melainkan momentum penting untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, sekaligus memastikan prioritas pembangunan berjalan tepat sasaran.
Hal ini ditegaskan Wakil Wali (Wawali) Kota Balikpapan, Bagus Susetyo.
Dalam penyampaian nota keuangan perubahan APBD 2025, Bagus menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kota Balikpapan yang dinilainya sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembahasan dokumen perubahan KUA-PPAS.
“Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah berkontribusi, khususnya DPRD Kota Balikpapan sebagai mitra kerja luar biasa dalam proses pembahasan perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025,” ujar Bagus saat Rapat Paripurna di Gedung Parkir Klandasan Balikpapan, pada Selasa (19/8/2025).
Menurut Wakil Wali Kota, perubahan APBD 2025 disusun dengan mempertimbangkan empat faktor, yakni perkembangan realisasi APBD; perubahan asumsi ekonomi makro daerah; kebijakan pemerintah pusat, serta kebutuhan pembiayaan prioritas pembangunan.
Dari hasil audit BPK RI, Silpa APBD 2024 tercatat sebesar Rp614,74 miliar. Sementara asumsi awal pada APBD murni 2025 hanya Rp378,98 miliar, ditambah Silpa atas belanja Rp122,5 miliar. Dengan demikian, Silpa yang dapat dimanfaatkan pada perubahan APBD 2025 mencapai Rp113,26 miliar.
Bagus menjelaskan, dana tersebut akan diprioritaskan untuk belanja wajib, belanja mengikat, serta penyelesaian infrastruktur yang mendesak. Namun, dalam pembahasan terdapat defisit riil sebesar Rp43,69 miliar.
“Untuk menutup defisit, kami menempuh langkah strategis dengan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp78,77 miliar. Meski cukup untuk menutup defisit, pemerintah pusat juga mengurangi alokasi dana transfer sebesar Rp47,59 miliar, sehingga perlu penyesuaian lagi dengan optimalisasi sumber pendapatan lainnya,” terangnya.
Adapun postur perubahan APBD 2025 sebagai berikut pendapatan daerah naik 1,04% dari Rp4,21 triliun menjadi Rp4,26 triliun. Belanja daerah naik 3,41% dari Rp4,59 triliun menjadi Rp4,75 triliun. Pembiayaan daerah naik 29,89% dari Rp378,97 miliar menjadi Rp492,23 miliar.
Bagus berharap seluruh pihak, baik Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) maupun DPRD, dapat segera menuntaskan pembahasan perubahan APBD agar peraturan daerah bisa ditetapkan sesuai jadwal.
“Kita harus mempercepat proses pembahasan karena waktu pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2025 terbatas. Sesuai Permendagri Nomor 15 Tahun 2024, persetujuan perubahan APBD harus sudah dilakukan paling lambat tiga bulan sebelum tahun anggaran berakhir,” tegasnya.
Melalui langkah ini, Pemkot Balikpapan optimistis dapat menjaga keseimbangan fiskal sekaligus memastikan pembangunan prioritas tetap berjalan di tengah dinamika kebijakan pusat maupun tantangan ekonomi daerah.
