BorneoFlash.com, UJOH BILANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahakam Ulu (Mahulu) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi Kegiatan Konvergensi Penurunan Stunting Kabupaten Mahulu Tahun 2025.
Kegiatan berlangsung di Balai Pertemuan Umum (BPU) Ujoh Bilang, pada Selasa (19/08/2025).
Rapat dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati (Wabup) Mahulu, Drs. Yohanes Avun, M.Si, dan dihadiri Ketua TP PKK Mahulu, Yovita Bulan Bonifasius, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Mahulu drg. Agustinus Teguh Santoso, M.Adm., Kes., Asisten III Kristina Tening, S.H., M.Si., serta Kepala DPMK Damianus Tamha, S.E.
Dalam sambutan Bupati Mahulu, Dr. Bonifasius Belawan Geh, S.H., M.E., yang dibacakan Wabup Yohanes Avun, ditegaskan bahwa persoalan stunting bukan hanya masalah kesehatan, melainkan juga menyangkut kualitas sumber daya manusia di masa depan.
“Anak yang mengalami stunting tidak hanya menghadapi keterbatasan fisik, tetapi juga hambatan perkembangan otak, penurunan produktivitas, serta kerentanan sosial di kemudian hari. Jika tidak ditangani serius, maka masa depan pembangunan Mahulu akan tergadaikan,” tegasnya.
Wabup Yohanes Avun menambahkan, stunting merupakan ancaman laten yang bisa memperlebar kesenjangan sosial, melanggengkan lingkaran kemiskinan, sekaligus melemahkan daya saing daerah maupun bangsa.
Ia juga menyampaikan bahwa penanganan stunting di Mahulu sejalan dengan target nasional menurunkan prevalensi stunting menjadi 14 persen pada 2024 sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021.
“Upaya ini merupakan bagian dari pencapaian RPJMN 2020–2024 sekaligus berkontribusi langsung terhadap Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Tujuan 2 (Zero Hunger) dan Tujuan 3 (Good Health and Well-Being),” jelasnya.
Untuk itu, kerja sama lintas sektor harus dilaksanakan secara terukur, berkesinambungan, dan berbasis data sesuai kondisi faktual di lapangan.
Kegiatan ini diikuti oleh para camat, petinggi kampung, kepala puskesmas, Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader Posyandu Balita se-Kabupaten Mahulu, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. (*)
