BorneoFlash.com, TANA PASER – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Paser bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menggelar rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk APBD Perubahan Tahun 2025, pada Selasa (5/8/2025).
Rapat yang berlangsung di ruang rapat DPRD ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Paser sekaligus Ketua Banggar, Hendra Wahyudi. Ia didampingi oleh Wakil Ketua I Zulkifli Kaharuddin, Wakil Ketua II Hendrawan Putra, serta Sekretaris Banggar M. Iskandar Zulkarnain.
Dalam sambutannya, Hendra menegaskan pentingnya rapat tersebut sebagai langkah strategis untuk menyempurnakan dokumen KUA-PPAS sebelum penetapan APBD Perubahan.
“KUA dan PPAS ini menjadi dasar bagi Bappedalitbang, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), serta Bapenda dalam menyusun anggaran yang lebih tepat sasaran,” jelas Hendra.
Rapat berlangsung dinamis dan cukup alot, terutama saat memasuki pembahasan terkait indikator ekonomi makro daerah. Sejumlah anggota Banggar menyampaikan keberatan atas target-target indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, pengangguran terbuka, indeks gini, dan indeks pembangunan manusia (IPM) yang dinilai tidak mencerminkan kondisi riil masyarakat.
“Target yang diajukan tampak terlalu optimis dan tidak realistis jika dibandingkan dengan dinamika lapangan. Ini harus dievaluasi secara mendalam,” kata Hendra.
Selain membahas indikator makro, Banggar DPRD juga menyoroti aspek pendapatan daerah dan efektivitas program yang diusulkan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Evaluasi difokuskan agar setiap program benar-benar menyasar kebutuhan masyarakat dan memberi dampak nyata terhadap pembangunan daerah.
“Program OPD harus mampu mendongkrak perekonomian daerah dan menyentuh langsung masyarakat. Kita harus pastikan anggaran yang disusun tidak hanya sekadar formalitas,” tegasnya.
Sejumlah OPD yang mendapat sorotan dalam rapat tersebut antara lain Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perkebunan dan Peternakan, serta Dinas Perhubungan.
Masing-masing OPD diminta menyampaikan rencana program dan anggaran secara rinci, termasuk bagaimana program tersebut akan memberikan kontribusi konkret terhadap pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menutup rapat, Hendra Wahyudi menegaskan komitmen DPRD dalam mengawal penyusunan dan pelaksanaan anggaran daerah.
“Kami akan terus memastikan bahwa APBD Perubahan 2025 benar-benar mencerminkan prinsip keadilan dan keberlanjutan dalam pembangunan di Kabupaten Paser,” pungkasnya. (*/Adv)
