Isu pengembangan sumber daya manusia (SDM) turut menjadi prioritas, termasuk penanganan stunting, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan asupan gizi.
Wagub Seno menekankan bahwa intervensi yang lebih terarah dibutuhkan untuk menjawab persoalan-persoalan sosial yang berdampak langsung terhadap kualitas hidup warga.
“Dari laporan yang kami terima, terlihat jelas perlunya kebijakan yang menyentuh aspek kesejahteraan secara konkret. Maka sektor-sektor ini akan kami dorong agar masuk ke dalam agenda pembangunan tahun depan,”jelasnya.
Di sisi lain, Seno juga menanggapi rencana pengesahan Peraturan Daerah (Perda) mengenai penyesuaian status hukum sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Menurutnya, substansi Perda tersebut diarahkan agar beberapa Perusahaan Daerah (Perusda) bertransformasi menjadi badan hukum Perseroan Terbatas (PT), sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
“Beberapa ketentuan dalam undang-undang memang mengharuskan Perusda beralih menjadi PT agar memiliki fleksibilitas yang lebih baik dalam pengelolaan usaha. Namun perlu ditegaskan, perubahan ini bukan untuk menjadi perusahaan terbuka (Tbk), melainkan tetap dalam status perseroan terbatas biasa,”terangnya.
Wagub Seno berharap proses pembahasan Perda di lingkungan legislatif dapat segera dirampungkan, sehingga harmonisasi kebijakan daerah dengan regulasi nasional dapat berjalan dengan lancar dan efektif. (*)
