BorneoFlash.com, BALIKPAPAN – Pemeliharaan Bendungan Pengendali Banjir (Bendali) di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal, menjadi salah satu upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan dalam mengatasi persoalan banjir dan krisis air bersih.
Namun, upaya tersebut terkendala minimnya anggaran dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV yang seharusnya menjadi kewenangannya.
Wakil Wali Kota Balikpapan, H. Bagus Susetyo menyampaikan bahwa bendali-bendali di DAS Ampal belum tertangani secara maksimal karena keterbatasan fiskal BWS. Untuk itu, pihaknya langsung menindaklanjuti dengan melakukan koordinasi ke Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim).
“Setelah kita lakukan sidak, kami melihat langsung kondisi beberapa bendali yang butuh perawatan. Saya ke Dinas PU Provinsi untuk menjajaki kemungkinan dukungan anggaran agar pemeliharaan bisa dilakukan,” ujar Bagus kepada BorneoFlash.com, pada Sabtu (2/8/2025).
Menindaklanjuti kunjungan tersebut, Dinas PU Provinsi Kaltim bersama BWS Kalimantan IV pun turun ke lapangan untuk meninjau kondisi infrastruktur pengendali banjir tersebut.
Hasilnya, muncul kesepahaman bahwa pemeliharaan bendali perlu menjadi tanggung jawab bersama, baik oleh pemerintah kota, provinsi, maupun pihak BWS.
