Rudy juga menyinggung keberadaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dari tahun sebelumnya yang turut tercatat dalam APBD 2025.
Namun, dana tersebut tidak dapat langsung dimanfaatkan karena masuk dalam pembukuan akhir dan seringkali terlambat direalisasikan.
“SiLPA memang tercatat, tapi tidak serta-merta bisa digunakan. Apalagi jika baru masuk di akhir tahun anggaran, penggunaannya praktis tidak bisa dimaksimalkan,”katanya.
Tak hanya itu, sebagian dana provinsi juga terserap untuk mendukung berbagai organisasi kemasyarakatan dan keagamaan yang telah menjadi bagian dari belanja rutin.
Dana tersebut dialokasikan untuk lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (Kormi), hingga sejumlah paguyuban daerah.
“Kewajiban pembiayaan kepada lembaga dan organisasi lokal juga menyita porsi anggaran yang tidak sedikit. Ini juga bagian dari amanat anggaran,”jelasnya.
Menanggapi sorotan yang disampaikan anggota DPRD Kaltim dari Fraksi PKB, Damayanti, mengenai besarnya nilai SiLPA yang mencapai Rp2 triliun, Rudy menegaskan bahwa pemahaman mengenai mekanisme anggaran daerah harus utuh dan komprehensif.
“Tidak semua memahami teknis penganggaran secara menyeluruh. Bila ada yang menyebut SiLPA Rp2 triliun bisa langsung digunakan, itu keliru. Penggunaan dana seperti itu tetap harus mengikuti siklus dan aturan yang berlaku,”tegasnya.
Ia kembali menekankan bahwa setelah seluruh belanja wajib, alokasi khusus, dan pendapatan terikat dihitung, hanya tersisa sekitar Rp3 triliun yang benar-benar dapat digunakan untuk pembangunan fisik di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2025. (*)
