BorneoFlash.com, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) terus memperkuat komitmen dalam mendukung pemerataan akses pendidikan gratis dari tingkat menengah hingga perguruan tinggi.
Upaya ini menjadi bagian dari kontribusi nyata Kaltim dalam menyukseskan visi nasional Indonesia Emas 2045.
Meski demikian, masih terdapat tantangan di tingkat pendidikan dasar seperti SD dan SMP.
Kewenangan yang berada di bawah pemerintah kabupaten/kota membuat pembiayaan pendidikan di jenjang ini belum sepenuhnya merata.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menegaskan bahwa sinkronisasi antarlevel pemerintahan mutlak diperlukan, terlebih setelah terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi yang mempertegas tanggung jawab negara dalam membiayai pendidikan dasar.
“Presiden terpilih telah memberikan arahan melalui program Asta Cita, yang menegaskan bahwa pendidikan dasar merupakan tanggung jawab pemerintah. Dengan adanya landasan hukum dari Mahkamah Konstitusi, kami mendorong agar seluruh bupati dan wali kota segera menyesuaikan program daerahnya dengan kebijakan provinsi,”jelas Wagub Seno dalam Rapat Paripurna DPRD Kaltim, pada Senin (28/7/2025).
Ia menilai bahwa pendekatan yang terkoordinasi antarjenjang pemerintahan akan memastikan manfaat dari kebijakan pendidikan gratis dapat dirasakan secara merata, tanpa terhambat sekat-sekat administratif.
“Program ini bukan hanya inisiatif daerah, melainkan bagian dari arah pembangunan nasional yang membutuhkan perhatian serius dari seluruh kepala daerah,”lanjutnya.
